Teringat teori obat nyamuk

Posted on Sabtu 21 Maret 2009

Jago seluler itu menyebutnya dengan istilah ‘teori obat nyamuk’. Di lain kesempatan, dengan entengnya petinggi telekomunikasi tadi mengganti istilah dengan sebutan lain lagi, yaitu ‘teori desa menyerbu kota’.

Dia getol sekali menyoal dua teori ciptaannya itu ketika Indonesia baru bersentuhan dengan teknologi telepon seluler berbasis GSM.

Setelah menjalani masa uji coba di Batam sekitar 1995, sarana telekomunikasi nirkabel itu mulai bisa dinikmati sebagian orang di Jakarta dan beberapa kota besar lainnya.

Untuk sementara, operator hanya dibatasi dua perusahaan, Telkomsel dan Satelindo. Entah aturan dari mana, Satelindo-yang sempat dimiliki Bambang Trihatmodjo, putra mendiang mantan Presiden Soeharto-langsung mengawali ‘kring’ di Jakarta.

Sementara itu, Telkomsel, yang lahir lebih dulu, diminta ‘mengalah’ kepada ‘adiknya’. Sebagai ‘kakak’, ia harus ‘merantau’ dulu ke daerah, membangun infrastruktur di luar Jawa untuk melayani GSM minimal di ibu kota provinsi.

Tak pelak, aturan tidak tertulis itu membuat kawan tadi bete berat. Itu pula sebabnya GSM pun kerap pula dia pelesetkan sebagai singkatan namanya.

Namun, dia cukup piawai untuk menutup kekesalannya. Bila ditanya pers soal perlakuan itu, eksekutif tersebut paling hanya berkomentar pihaknya sedang menerapkan ‘teori obat nyamuk’.

Menjalar ke pusat

Tidak salah juga disebut demikian. Obat nyamuk menyala di ujung lingkaran luar (daerah) dan kemudian habis terbakar sampai ke pusatnya (Jakarta).

Di lain waktu, dia melontarkan guyonan baru, ‘desa menyerbu kota’. Saya dan sejumlah teman kontan tertawa mendengar kata-kata yang agak menyeramkan dan kental dengan nuansa politik itu.

Pasalnya, teori tersebut mengingatkan orang pada taktik perjuangan dan ideologi Khmer Merah di Kamboja, sebuah periode yang penuh tragedi bagi negara tersebut.

Entah ada angin apa, ‘teori obat nyamuk’ dan ‘desa menyerbu kota’ yang memiliki kesamaan esensi itu tiba-tiba ternngiang-ngiang lagi di telinga saya pada musim kampanye kali ini.

Cukup surprise kampanye terbuka tahun ini, sejak bendera start dibesut 16 Maret lalu, terkesan adem ayem saja.

Rasanya baru kemarin Ibu kota sedikit macet ketika massa Partai Demokrat menyemut di kawasan Senayan dan Partai Keadilan Sejahtera di bilangan Blok S, Kebayoran Baru.

Pemandangan ini sangat berbeda dengan pemilu 5 tahun lalu yang tampak begitu colourful.

Dengan jumlah partai politik peserta pemilu yang mencapai 44 buah, saya membayangkan kampanye terbuka kali ini tidak kalah heboh dibandingkan dengan pesta demokrasi 2004, yang mengantarkan pasangan Yudhoyono-Kalla ke puncak kekuasaan.

Namun sampai hari ini keramaian sebuah ‘pesta’ tidak terlihat terlalu mencolok. Hati pun bertanya, apakah para politisi yang berlaga menuju Senayan dan Istana sedang menerapkan teori yang pernah dianut kawan lama saya tadi?

Bisa jadi demikian. Sebagai bagian dari taktik ‘perjuangan’, menutup masa kampanye di Jakarta dengan kisah sukses merupakan sebuah modal tersendiri bagi politisi.

Pemandangan ini berbeda sekali dengan move politik dari para tokoh yang ingin meraih jabatan RI-1.

Jurus dan strategi mereka dalam merangkul mitra koalisi jauh lebih diburu sebagai berita daripada arak-arakan massa partai menuju lokasi kampanye ataupun janji politik yang dilontarkan caleg.

Bersyukurlah kita bila kesadaran dan kedewasaan politik para calon pemilih kali ini lebih baik dibandingkan dengan pemilu sebelumnya.

Kampanye tidak serta-merta dipandang sebagai sebuah karnaval yang berisi kehebohan, tetapi lebih sebagai momentum untuk me-review kembali secara cermat kontrak politik dan pilihan-pilihan untuk setidaknya hingga 5 tahun mendatang. (inria.zulfikar@bisnis.co.id)

Oleh Inria Zulfikar
Wartawan Bisnis Indonesia

Solusi utang masih gali lubang tutup lubang

oleh : Aprilian Hermawan

Selain menyeret perekonomian negara-negara lain ke dalam perlambatan pertumbuhan, krisis keuangan global yang bermuara dari Amerika Serikat kembali membuka dan menambah persoalan lama, yaitu risiko gagal bayar utang.

Negara-negara berkembang, seperti Indonesia, yang masih mengandalkan utang sebagai instrumen pembiayaan pembangunan seakan rapuh dalam menghadapi masa paceklik likuiditas ini.

Indikasi gagal bayar yang mulai terdengar itu semakin memperjelas Tanah Air sudah masuk dalam perangkap utang.

Panitia Anggaran DPR bahkan kemarin menyerukan perlunya pemerintah menjadwalkan kembali utang mengingat adanya risiko penyempitan pembiayaan fiskal APBN periode 2010-2014. Keterbatasan pembiayaan fiskal ini harus direspons pemerintah melalui penjadwalan utang.

Imbauan tersebut berselang hanya beberapa hari setelah pemerintah mengingatkan ada risiko gagal bayar atas utang swasta akibat imbas dari terpuruknya kreditur global. Kendati Bank Indonesia meyakini posisi jatuh tempo utang luar negeri swasta masih aman, gagasan pembahasan risiko perpanjangan utang ini menjadi salah satu agenda untuk dibawa dalam konferensi tingkat tinggi para kepala negara di forum G-20 yang akan digelar di London, Inggris, pada April mendatang.

Adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang menyebutkan risiko kesulitan perpanjangan utang untuk sektor swasta di negara emerging market, termasuk Indonesia, kian bertambah.

Kenaikan risiko ini diakibatkan ketidakmampuan perbankan di AS dan Eropa dalam menggulirkan kredit. Padahal, pinjaman baru itu biasanya dipakai swasta untuk membayar utang jatuh tempo.

Menurut Menkeu, sejauh ini Bank Dunia sudah menyiapkan skema pembiayaan yang dikhususkan pada risiko perpanjangan utang swasta ini karena kondisi ini pada akhirnya berpotensi menggerus cadangan devisa. Secara teknis, usulan ini akan dibahas lebih lanjut di G-20.

Bank multilateral tersebut telah menyediakan fasilitas berbentuk Deferred Drawdown Option atau pinjaman siaga kepada sektor swasta yang membutuhkan pendanaan atas utang jatuh tempo. Akan tetapi, Bank Dunia menghendaki keterlibatan pemerintah sebagai penerus pinjaman sekaligus penjamin utang tersebut.

Upaya pemerintah untuk menjembatani restrukturisasi utang swasta ini mengingatkan langkah serupa yang pernah dilakukan saat krisis lebih dari satu dekade lalu.

Pada 3 Agustus 1998, pemerintah membentuk Indonesian Debt Restructuring Agency (INDRA), lembaga restrukturisasi atas utang swasta yang dilanjutkan dengan pendirian Jakarta Initiative (Prakarsa Jakarta) pada 9 September 1998.

INDRA bertugas menyelesaikan utang swasta bagi kreditur asing dalam kurun waktu 8 tahun, sedangkan Jakarta Initiative bertujuan menjembatani utang swasta yang fokus kepada kreditur domestik. Kedua lembaga itu berada di bawah kendali Tim Penanggulangan Masalah Utang Luar Negeri Swasta yang diketuai oleh mantan Menko Ekuin Radius Prawiro.

Kreditor bersedia memberi penundaan pembayaran cicilan utang pokok dan bunga yang jatuh tempo, harus tergabung dalam organisasi yang bernama London Club. Skema penyelesaian utang ini mengikuti format Paris Club, kelompok kreditur untuk penyelesaian utang pemerintah, yang mempersyaratkan implementasi program IMF. Hubungan RI-IMF berjalan yang ditandai kesepakatan Letter of Intent I sampai dengan IV sejak 1997 sampai 2003.

Akan tetapi, setelah Indonesia keluar dari program IMF pada Agustus 2003 dan memilih bentuk pengawasan Post Program Monitoring, Indonesia tidak dapat lagi melakukan restrukturisasi utang melalui Paris Club dan London Club.

Pertanyaan selanjutnya, mekanisme apa yang bisa dilakukan Jakarta agar bisa melakukan reschedulling utang luar negeri pemerintah ataupun swasta setelah otoritas memutuskan untuk tidak lagi berada pada program IMF?

Boleh jadi pemerintah dapat meyakinkan para kreditur untuk membentuk forum serupa Paris Club atau London Club, akan tetapi lembaga mana yang akan melakukan pengawasan dan apakah pemerintahan selanjutnya mau menjalankan monitoring?

Agaknya kondisi ini yang perlu dijelaskan pemerintah karena terlalu besar risiko politik yang harus ditanggung jika harus kembali masuk ke dalam program IMF atau memaksa sebuah keputusan strategis menjelang pemilu.

Sejauh ini, opsi yang masih dilakukan pemerintah adalah melakukan gali lubang tutup lubang melalui sumber pembiayaan lain. Namun, sumber lain pembiayaan selama ini, yaitu melalui penerbitan obligasi dan privatisasi tidak leluasa dilakukan. (aprilian.hermawan@bisnis.co.id)

Setelah 'koalisi nasi goreng' Mega - JK

oleh : Arief Budisusilo

Hari-hari ini dinamika politik seperti gerakan harga saham yang liar bagaikan roller coaster. Bedanya, kalau fluktuasi harga saham biasanya seperti bejana berhubungan, dinamika politik belakangan ini sulit mencari hubungan yang langsung bisa ketemu nalar.

Anda tahu semua, setelah Prabowo Subianto meluncurkan delapan agenda aksi Partai Gerindra, Selasa lalu, sehari kemudian Sintong Panjaitan meluncurkan buku yang seolah 'membombardir' track record Mas Bowo, sapaan Prabowo, ketika terjadi penculikan aktivis dan kerusuhan Mei 1998 dan seputar pergantian kekuasaan pada 1998.

Sehari berselang, Kamis, mata kita mengarah pada pertemuan dua pentolan partai politik terbesar, Megawati Soekarnoputri dan Jusuf Kalla. Lalu di Makassar, tanah kelahiran Jusuf Kalla, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkena serangan penyakit asam lambung sehingga batal meresmikan dua proyek besar yang telah diagendakan.

Presiden juga membatalkan kunjungan ke Kalimantan Selatan. Kita kemudian mendengar berbagai spekulasi, bahwa Yudhoyono mengalami political underpressure akibat berbagai perkembangan tadi, lalu muncul bantahan.

Juru bicara kepresidenan Andi Mallarangeng, yang kebetulan adalah salah satu Ketua DPP Partai Demokrat, partai pengusung Yudhoyono, menyatakan bahwa presiden sakit adalah hal yang wajar. It's a human being. Apalagi, kalau dikaitkan dengan pertemuan Megawati- dalam pemilu, merujuk penjelasan Andi itu, rasanya terlalu jauh. "Presiden juga manusia, bisa sakit," begitu kata Andi.

Namun yang pasti, pertemuan Mega-JK (sapaan akrab Megawati dan Jusuf Kalla) telah menjadi catatan tersendiri di tengah aneka spekulasi yang berkembang tentang koalisi menuju pemilu presiden mendatang.

Laporan media menyebutkan pertemuan itu cuma berlangsung 30 menit, dan tidak ada perbincangan serius. Selebihnya, para politisi dari kubu Mega dan JK itu makan-makan, dengan menu nasi goreng kampung.

Namun usai pertemuan itu dibagikan selebaran mengenai lima butir kesepakatan PDI Perjuangan dan Partai Golkar. Lima butir kesepakatan yang bergambar foto Mega dan JK itu bahkan diteken oleh Megawati, Ketua Umum PDIP, dan Jusuf Kalla, Ketua Umum Partai Golkar.

Masih perlu banyak follow-up dari pertemuan itu, tetapi butir pertama kesepakatan yang diteken jelas sekali: Membangun pemerintahan yang kuat untuk membangun kesejahteraan rakyat!

Jelas, bagi saya, kesepakatan itu clear dan to the point.

Arahnya tak perlu diterjemahkan lagi.

Karena itu, Mega maupun JK tak banyak komentar. Malah, Mega cuma dikutip mengatakan, "Kami tadi makan enak. Saya pilih nasi goreng kampung. Enak sekali," katanya, setelah pertemuan di sebuah rumah di kawasan Imam Bonjol itu.

Blue chip

Di seberang Jalan Imam Bonjol 66 itu, kisah lainnya mulai sayup-sayup terdengar. Mungkin spekulasi yang terakhir ini belum banyak dibicarakan, tetapi sudah mulai terdengar sayup-sayup, yakni bagaimana seandainya Demokrat, partai besutan SBY, benar-benar tak punya teman koalisi?

Memang, kini mulai terdengar kembali upaya elite Partai Keadilan Sejahtera yang bakal membuka pintu koalisi dengan Demokrat. Jika itu nanti benar terjadi, akan relatif lebih mudah bagi SBY untuk maju pada pencalonan presiden, asalkan suara Demokrat dan suara PKS sama-sama signifikan sehingga dapat memenuhi presidential treshold (syarat minimum mengajukan presiden berdasarkan perolehan suara di parlemen) yang 25% itu.

Bagi Demokrat, mungkin juga tak jadi masalah seandainya bisa memenangi pemilu dengan amat signifikan seperti hasil aneka survei yang telah diumumkan: di atas 20%. Artinya, Demokrat tinggal mengumpulkan satu dua partai yang memperoleh suara minimal 2,5% untuk diajak berkoalisi, selesai.

Namun, akan jadi masalah besar, jika kemudian perolehan Demokrat cuma naik tak terlalu signifikan dibandingkan dengan pemilu 2004, yang kala itu memperoleh 8%. Kalau partai itu cuma memperoleh suara sekitar 10%-15%, ceritanya bisa lain, dan bisa sangat dramatis.

Beberapa rekan saya mulai memperbincangkan kemungkinan adanya 'gerakan bersama', yang melibatkan banyak pialang dan petualang, agar SBY, the incumbent, tidak dapat melaju lagi dan terhadang persyaratan treshold itu.

Secara logika, upaya menjegal SBY bisa dilakukan, asalkan tidak ada partai besar yang mau lagi berkoalisi dengan Demokrat, alias tak mau lagi 'Bersama SBY'. Pemikiran itu muncul, karena aneka macam survei selalu menempatkan SBY dengan popularitas yang jauh tak tertandingi, yang membuat ciut nyali para penantangnya. Di kelasnya, SBY adalah calon presiden yang sangat blue chip, karena hampir semua survei mengunggulkannya di atas 50%.

Karenanya, 'Koalisi nasi goreng' di Imam Bonjol 66 itu menjadi menarik dan kontekstual. Bab terakhir dari buku pemilu ini akan sangat tergantung bagaimana "koalisi nasi goreng" itu meluas dan melebar. Dampak politiknya bisa jadi seperti lantai bursa belakangan ini, di mana saham-saham yang semula sangat blue chip, tiba-tiba jatuh bergelimpangan karena termakan aksi main goreng para pialang. (arief.budisusilo@bisnis.co.id)